Upah Minimum Regional 2016 – UMP Update Lengkap

Upah minimum regional / UMP ditahun 2016 bila kita lihat berdasar daftar dibawah ini telah mengalami kenaikan yang beragam. UMR bila didasarkan Permenaker No. 1 Tahun 1999 ttg Upah Minimum, dibagi menjadi 2 yaitu UMR tingkat I yang berada di Propinsi dan UMR tingkat II di Kota/ Kabupaten. Namun dengan adanya Kepmenakertrans No. 226 Th 2000, UMR tingkat I telah dirubah namanya menjadi Upah Minimum Propinsi (UMP); dan UMR tingkat II diubah menjadi Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK).

Yah, tau sendirilah kalau  Upah Minimun itu merupakan standar minimal pengupahan oleh pengusaha kepada seluruh karyawannya berdasar pada ketetapan di suatu daerah tertentu. Jadi bila di Propinsi Jawa Timur misalnya, maka standarisasi upahnya mengikuti UMP JATIM. Begitujuga apabila kita tinggal di Kota Surabaya contohnya, maka kita patuh pada UMK Surabaya.

Trus bedanya apa antara UMP dan UMK itu, kan kalo di Surabaya masuk UMK Surabaya juga masuk UMP JATIM? Bedanya ya pada ketetapan upahnya. UMP merupakan patokan bagi pemerintah Kota / Kabupaten untuk menetapkan UMK. Jumlah dari UMK selalu lebih besar dari UMP dan setiap Kota / Kabupaten memiliki nilai yang berbeda dengan kota / kabupaten lainnya walau dalam satu propinsi. Contoh: UMP JATIM = Rp 866.250; UMK Surabaya = Rp 1.740.000; UMK Madiun = Rp 960.750; UMK Magetan = Rp 866.250. Tentunya perbedaan tersebut didasarkan pada sejumlah indikator, yakni pertumbuhan ekonominya; kebutuhan hidup pekerja; daya beli; tingkat inflasi; dan juga kemampuan perusahaan di daerahnya masing-masing.

UPAH MINIMUM REGIONAL

Penerapan Upah Minimum Regional

Nah, dari uraian diatas tentunya sobat mengerti semua bahwa yang kita gunakan ketika ditawarkan upah ataupun menawarkan upah ke suatu tempat kerja, yang kita gunakan adalah UMK. Tempat kerjanya itu bentuknya apapun ya. Mau dia PT kek, CV kek, Koperasi kek, bahkan usaha pribadi juga tetap harus memenuhi standarisasi upah demikian. Bila suatu perusahaan atau usaha pribadi seseorang tidak bisa memberikan upah dengan jumlah demikian, maka pimpinannya harus harus bersepakat dengan pekerja atau serikat kerja di tempat usaha tersebut, kemudian mengajukan kesepakatan tersebut kepada gubernur untuk disetujui. Bila tidak disetujui maka, tempat usaha tersebut harus mematuhi UMK. Bila disetujui, maka harus diingat kurun waktu penangguhan jumlah upah yang ditetapkan gubernur. Bila telah melewati batas waktu tersebut, maka kemabali harus patuh pada UMK. Bila ada pengusaha yang nakal, silahkan saja laporkan ke DPRD karena itu memang tugas mereka untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah ini.

Yang perlu diketahui bahwa Upah dan Gaji itu berbeda ya. Gaji adalah bagian dari Upah, sedangkan Upah didalamnya terdapat komponen gaji dan tunjangan tetap. Karenanya kalau minta gaji sebesar upah minimum regional, tentunya salah. Mintalah rincian upah berupa gaji dan tunjangan-tunjangan tetapnya, yang jumlahnya adalah minimal sama dengan UMK. Oh iya, UMK ini hanya untuk pegawai yang kerjanya kurang dari satu tahun ya. Setelah lewat tahun pertama, silahkan disepakati berapa upah yang terbaik.

Daftar Pertanyaan Terkait Upah Tenaga Kerja

1. Bolehkah memberikan ataupun menyepakati dibawah Upah Minimum?

Kecuali memenuhi ketentuan dalam jawaban pertanyaan nomor 2, maka jawabannya TIDAK BOLEH. Pasal 90 ayat (1) dan Pasal 89 ayat (1) UU 13/2003, pengusaha dilarang memberikan upah lebih kecil dari upah minimum.

2. Apakah syarat pengusaha dapat memberikah dibawah Upah Minimum?

Pasal 90 ayat (2) UU 13/2003, menjelaskan bahwa pengusaha dapat melakukan penangguhan pelaksanaan pemberian upah minium dengan kondisi tertentu.

Daftar Upah Minium Regional di 33 Provinsi Indonesia Tahun 2016

Berikut daftar UMR yang telah ditetapkan oleh gubernur masing-masing propinsi di Indonesia:

1. Kalimantan Timur Rp. 2.161.253,- (Gubernur KALTIM: 561/K.694/2015 ditetapkan 1 nopember 2015)
2. Aceh Rp. 2.118.500,- (peraturan Gubernur Aceh: no.60 tahun 2015 tanggal 30 oktober 2015)
3. DKI Jakarta Rp. 3.100.000,- (hasil sidang dewan pengupahan DKI Jakarta, 29/10/2015)
4. Bengkulu Rp 1.605.000,-
5. NTB / Nusa Tenggara Bara Rp. 1.485.000 (29 oktober 2015)
6. Kalimantan Selatan Rp. 2.085.050 (kesepakatan APINDO dan SPSI KALSEL)
7. Kalimantan Tengah Rp. 2.057.558 (ketetapan gubernur KALTENG, berlaku mulai 1 januari 2016)
8. Gorontalo Rp. Rp1.875.000,- (ketetapan dewan pengupahan gorontalo)
9. Papua Barat Rp 2.237.000,-
10. Kepulauan Riau Rp. 2.178.170,- (penetapan gubernur kepri)
11. Sumatra Barat Rp. 1.800.725,- (SK Gubernur Sumbar No. 562/2015 tgl 30 oktober 2015)
12. Sulteng / Sulawesi Tengah Rp. 1.670.000,- juta
13. Jambi Rp 1.906.650,-
14. Sulut / Sulawesi Utara Rp. 2.400.000,- juta
15. NTB / Nusa Tenggara Barat Rp. 1.482.950,- Juta
16. Sulbar / Sulawesi Barat Rp. 1.864.000,-
17. Maluku Rp. 1,775.000,-
18. Papua Rp. 2.450.770,-
19. Sulawesi Selatan / Sulsel Rp. 2.250.000,-
20. Sumatera Utara / Sumut Rp. 1.811.875,-
21. Sulawesi Tenggara Rp. 1.850.000,-
22. Jawa Barat / Jabar Rp. 2.250.000,-
23. Kalimantan Barat / Kabar Rp. Rp 1.739.400,-
24. Banten Rp 1.784.000,-
25. Bali Rp. 1.807.600,-
26. Bangka Belitung Rp. 2.341.500,-
27. Riau Rp. 2.095.000,-
28. Kalimantan Utara Rp. 2.175.340,-
29. Lampung Rp. 1.763.000,-
30. Maluku Utara Rp. 1.681.266,-
31. –
32. –
33. –

Daftar Upah Minium Regional di 33 Provinsi Indonesia Tahun 2015

Berikut 19 Propinsi yang telah memenuhi waktu menetapkan UMR/ UMP regional-nya masing-masing. Sedangkan yang lainnya terdiri dari 4 propinsi tidak menetapkannya karena hanya menetapkan UMK. 4 propinsi yang tidak menetapkan UMP adalah Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Timur dan Jawa Tengah.

1. Aceh Rp. 1.900.000,-
2. Sumatera Barat Rp. 1.615.000,-
3. Jambi Rp. 1.710.000,-
4. Sumatera Selatan Rp. 1.974.346,-
5. Bangka Belitung Rp. 2.100.000,-
6. Bengkulu Rp. 1.500.000,-
7. Banten Rp. 1.600.000,-
8. Bali Rp. 1.621.172,-
9. NTB Rp. 1.330.000,-
10. Kalimantan Selatan Rp. 1.870.000,-
11. Kalimantan Tengah Rp. 1.896.367,-
12. Kalimantan Timur Rp. 2.026.126,-
13. Gorontalo Rp. 1.600.000,-
14. Sulawesi Utara Rp. 2.150.000,-
15. Sulawesi Tenggara Rp. 1.652.000,-
16. Sulawesi Tengah Rp. 1.500.000,-
17. Sulawesi Selatan Rp. 2.000.000,-
18. Sulawesi Barat Rp. 1.655.500,-
19. Maluku Rp. 1.650.000,-
20. Riau Rp. 1.878.000,-
21. Sumatera Utara Rp. 1.625.000,-
22. Lampung Rp. 1.581.000,-
23. Nusa Tenggara Timur  Rp. 1.250.000,-
24. Kalimantan Barat Rp. 1.560.000,-
25. Papua Rp. 2.193.000,-
26. Papua Barat Rp. 2.015.000,-
27. Maluku Utara Rp. 1.577.617,-
28. Kepulauan Riau Rp. 1.954.000,-
29. DKI Jakarta Rp. 2.700.000,-
30. Jawa Barat – tidak menetapkan
31. Jawa Timur – tidak menetapkan
32. Jawa Tengah – tidak menetapkan
33. DI Jogjakarta – tidak menetapkan

Daftar Upah Minimum 28 Propinsi Indonesia Tahun 2014

1. Nangroe Aceh Darussalam Rp 1,750,000
2. Sumatera Utara Rp 1,505,850
3. Sumatera Barat Rp 1,490,000
4. Riau Rp 1,700,000
5. Kepri Rp 1,665,000
6. Jambi Rp 1,502,230
7. Sumatera Selatan Rp 1,825,600
8. Bangka Belitung Rp 1,640,000
9. Bengkulu Rp 1,350,000
10. Banten Rp 1,325,000
11. DKI Jakarta Rp 2,441,000
12. Bali Rp 1,542,600
13. NTB Rp 1,210,000
14. NTT Rp 1,150,000
15. Kalimantan Barat Rp 1,380,000
16. Kalimantan Selatan Rp 1,620,000
17. Kalimantan Tengah Rp 1,723,970
18. Kalimantan Timur Rp 1,886,315
19. Gorontalo Rp 1,325,000
20. Sulawesi Utara Rp 1,900,000
21. Sulawesi Tenggara Rp 1,400,000
22. Sulawesi Tengah Rp 1,250,000
23. Sulawesi Selatan Rp 1,800,000
24. Sulawesi Barat Rp 1,400,000
25. Maluku Rp 1,415,000
26. Maluku Utara Rp 1,440,746
27. Papua Rp 1,900,000
28. Papua Barat Rp 1,870,000

Daftar Upah Minimum Regional 2013

1. Nangroe Aceh Darussalam = Rp 1.550,000

2. Papua = Rp 1.710.000

3. Bengkulu = Rp 1.200,000

4. Kalimantan Tengah = Rp 1.553.127

5. Bangka Belitung = Rp 1.265.000

6. Kalimantan Selatan = Rp 1.337.500

7. Kalimantan Barat = Rp 1.060,000

8. Sulawesi Selatan = Rp 1.440.000

9. Kalimantan Timur = Rp 1.752.073

10. Sulawesi Tenggara = Rp 1.125.207

11. Kepulauan Riau = Rp 1.365.087

12. Bali = Rp 1.181.000

13. Jambi = Rp 1.300.000

14. Sumatera Barat = Rp 1.350.000

15. Banten = Rp 1.170.000

16. Sumatera Selatan = Rp 1.350.000

17. Jawa Tengah Rp = Rp 830.000

18. Nusa Tenggara Timur = Rp 1.010.000

19. Riau = Rp 1.400.000

20. Jogjakarta = Rp 947.114

21. DKI Jakarta = Rp 2.200.000

22. Jawa Barat = Rp 850.000

23. Maluku = Rp 1.275.000

24. Jawa Timur = Rp 866.250

25. Sulawesi Tengah = Rp 995.000

26. Gorontalo = Rp 1.175.000

27. Sulawesi Barat = Rp 1.165.000

28. Sumatera Utara = Rp 1.375.000

29. Sulawesi Utara = Rp 1.550.000

30. Nusa Tenggara Barat = Rp 1.100.000

31. Papua Barat = Rp 1.720.000

32. Maluku Utara = Rp 1.200.622 25

33. Lampung = Rp 1.150.000

OK dah, itu dulu ya tulisan singkat saya mengenai Upah Minimum Regional. Ntar ditambahin kalau ada yang kurang. Terimakasih telah berkunjung.